inilahBean - Jepara,
Kontroversi pembebasan sementara Edy Sujatmiko, S. Sos,. MM,. MH dari jabatannya sebagai Sekda Jepara, menjadi opini publik di Jepara. Bukan hanya pejabat dilingkungan pemerintah kabupaten, bahkan para petinggi, tokoh masyarakat juga menjadi perbincangan di pos ronda hingga sampai kalangan Forkopimda.
Sebab, Edy dinilai oleh warga masyarakat sebagai pejabat yang baik, pintar dan memiliki pengetahuan tentang pemerintahan yang cukup lengkap. Sebab ia mengawali karernya dari bawah mulai mantri Polisi, Sekcam, Camat, Kabag, asisten kepala dinas, kepala Bappeda higga menjadi Sekda.
Untuk pendidikannya ia juga memiliki pengetahuan yang lengkap tentang pengelolaan pemerintah. Termasuk prestasinya yang selalu masuk 10 besar dalam jenjang diklat pimpinan dan juga pendidikan. Tak hanya itu, ia pernah menjadi manajer Persijap yang pernah antarkan Persijap menjadi satu-satunya tim di Jateng – DIY yang berada di Liga Super yang merupakan kasta tertingga kompetisi sepak bola di Indonesia pada tahun 2005 – 2009.
Seperti Mbah Somo, dari Desa Krapyak, Tahunan, Jepara menilai saat ini banyak orang menginginkan menjadi seorang pemimpin tetapi selain tidak memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan, juga tidak memiliki ketrampilan memimpin. Akibatnya adalah Tata kelola pemerintahan menjadi rusak, kacau balau dan dipastikan tidak akan pernah sampai ketujuan.
Menurut Mbah Somo situasi dan kondisi ini menjadi lebih parah ketika Bupati tidak pernah menyadari dan memahami bahwa sesungguhnya dia tidak memiliki pengatahuan dan ketrampilan untuk menjadi seorang pemimpin. Mutasi pejabat pada jabatan strategis juga dilakukan asal comot dan disiapkan untuk pencalonannya kembali sekaligus patut diduga untuk memperbesar pundi-pundinya. “Aneh mas, ada kepala OPD yang merangkap direktur keuangan RSUD RA Kartini dalam waktu hampir 6 bulan,” Kata Mbah Sumo.
Kini, setelah megisi sejumlah OPD strategis dan basah dengan orang-orangnya ia ingin mencopot sekda. “Analisa saya dia takut jika nanti telah selesai jabatannya pada Mei 2022, popularitasnya akan hilang sampai Pilkada tahun 2024. Sementara dengan posisi Edy sebagai Sekda, ia akan memiliki pengaruh besar,“ ucap Mbah Sumo.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jepara Pratikno, saat dihubungi lewat telpon oleh awak media, memberikan keterangan bahwa, mengacu pada kasus pencopotan jabatan Sekda Jepara Edy Sujatmiko oleh Bupati Jepara ia menilai kontraversial hingga mengundang reaksi berbagai kalangan masyarakat Jepara.
Pasalnya penghentian jabatan sekelas Sekda dilakukan Bupati secara tiba-tida, tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Bupati langsung menjatuhkan pembebas tugaskan Sekdanya. Ini yang mengejutkan masyarakakat Jepara dan sekali lagi menimbulkan tanda tanya besar seakan akan ingin menguasai sendiri, “Wakil Bupati tidak diisi Sekda di copot,” kata Pratikno.
"Seharusnya secara logika berpikir, seorang pemimpin itu harus bisa dan melindungi, mengayomi dan membimbing bawahannya. Tapi ini pemimpin malah melaporkan bawahannya, "Ini kan lucu, apalagi infonya akan dijadikan staf", Ujarnya.
Karena itu kami sebagai anggota DPRD Jepara dan juga masyarakat Jepara memberikan apresiasi dan penghormatan yang besar pada Komisi Aparatur Sipil Negara dibawah kepemimpinan Prof Agus yang telah bertindak netral dan profesional dalam menjalankan undang-undang dan petaruran di bidang kepegawaian dengan menolak usulan Bupati untuk memutasi Edy Sujatmiko.
Menurut Pratikno, "Sekda Jepara Edy Sujatmiko, selama ini kenerjanya bagus dan berani bertanggung jawab. Contoh pada waktu pelantikan Ketua DPRD pertama Imam Gozali dan Ketua pengganti setelah Imam meninggal seharusnya Bupati yang melakukan pelantikan," jelasnya.
Demikian juga kewenangan Sekda Jepara menyusun penetapan APBD yang tepat waktu. Sekda menurut pengamatan masyakat dan dewan selalu aktif untuk hadir dalam kegiatan sidang bersama DPRD Jepara dilaksanakan dengan baik.
"Apa yang dikerjakan Sekda Jepara sangat baik dalam membangun komunitas Forkopimda dan kenerjanya layak dapat Penghargaan, dari hasil periksaan BPK Wajar Tanpa Pengecualian WTP 14 kali mestinya tidak lepas dari kiprah seorang Sekda." Pungkasnya.
Pratikno juga mengusulkan surat rekomendasi dari KASN terkait dengan tanggapan usulan untuk memutasi Edy untuk dibuka ke publik. Termasuk 10 orang pejabat yang kabarnya menjadi narasumber pemeriksaan. “Agar rakyat Jepara mengetahui bahwa pemerintah kabupaten itu ada karena untuk melayani masyarakat". Tutup Pratikno.***
